Tarunaglobalnews.com Asahan — Puluhan massa aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Independen Pemuda Peduli Asahan (KIPPAS) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) serta Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Asahan. Kamis (08/01/2026).
Massa koalisi unjuk rasa yang terdiri dari LSM GAMPKERS dan LSM TUMPAS tiba lokasi dengan mengendarai puluhan sepeda motor dengan membawa berbagai alat peraga seperti poster dan alat pengeras suara (toa).
Dalam orasinya, koordinator aksi unjuk rasa dari LSM Tuntutan Masyarakat Peduli Asahan (TUMPAS), Toni Chaniago menyampaikan bahwa beberapa SKPD di pemerintahan Kabupaten Asahan dinilai alergi dalam mewujudkan transparansi keterbukaan informasi publik secara nyata. Sampai saat ini yang ada cuma hanya omon omon belaka.
Terkait adanya pelatihan kursus singkat di Dinas Ketenaga Kerjaan. Hampir setiap tahun dianggarkan dari APBD Asahan. Namun sampai saat ini kita tidak mengetahui secara jelas. Apa dan bagaimana prosedural untuk kegiatan tersebut.
" Bukankah sebaiknya di berikan penjelasan atau sosialisasi secara langsung kepada masyarakat untuk mendaftarkan pengajuan persyaratan agar bisa ikut menjadi peserta kursus singkat pelatihan tersebut ", beber Toni.
Kita tidak mengetahui, karena tiba - tiba saja dapat kabar pesertanya sudah penuh. Sehingga tidak memungkinkan lagi untuk menambah peserta. Begitu juga dengan bantuan langsung dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kepada siapa dan apa saja syarat serta kapan pelaksanaan (realisasi bantuan langsung) tersebut. Tiba tiba saja bantuan tersebut sudah disalurkan, ungkap Toni Chaniago dengan nada kesal.
Hal senada juga disampaikan Ketua LSM Gerakan Masyarakat Peduli Kesejahteraan Rakyat (GAMPKER), Andre SP, " dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Asahan terkesan tertutup dan tidak ingin mewujudkan tranfaransi publik sehingga menimbulkan opini liar di masyarakat Asahan.
Kami menilai dinas Perkim dan Dinas Tenaga Kerajaan Kabupaten Asahan tidak efektif dan efsien dalam melaksanakan penggunaan anggaran yang bersumber dari dana APBD Asahan. Kalau bersih, kenapa harus risih, teriak Andre.
Kecewa karena merasa aksinya tidak ditanggapi. Akhirnya massa unjuk rasa menggeruduk kantor Kejaksaan Negri Asahan guna menyampaikan aspirasinya.
Tiba di kantor Kejaksaan, massa unjuk rasa meminta agar pihak Kejaksaan Negri Asahan segera melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam mengawasi serta menindak tegas pengguna anggaran di pemerintahan Kabupaten Asahan yang terindikasi melakukan korupsi.
Mewakili Kepala Kejaksaan Negri Asahan , Kasi Intel Kejari Herianto Manurung menyampaikan apresiasi kepada massa aksi unjuk rasa Koalisi Independen Pemuda Peduli Asahan.
Ia menjelaskan , jika rekan rekan dari LSM memang telah memiliki bukti awal akan adanya indikasi dugaan penyimpangan anggaran yang terjadi di SKPD tersebut.
" Silahkan saja langsung membuat laporan resmi ke unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Negri Asahan " , tegas Manurung.
Sontak ucapan tersebut seakan akan menimbulkan semangat baru terhadap keperdulian pemuda untuk Asahan yang lebih baik lagi.
Selanjutnya masa aksi unjuk rasa membubarkan diri dengan tertib sembari mengucapkan terimakasih atas saran dan masukan yang telah disampaikan oleh Kasie Intel Kejaksaan Negeri Asahan, Herianto Manurung. (Joko)
0 Komentar