RSUD Batu Bara "Dibongkar" DPRD: Pelayanan Bobrok

Baca Juga

Tarunaglobalnews.com Batu Bara – Tabir gelap pelayanan kesehatan di RSUD H. OK Arya Zulkarnain akhirnya dikuliti habis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) panas di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kabupaten Batu Bara, Senin (23/2/2026).

Rapat ini menjadi panggung pembuktian setelah Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat (LSM PAKAR) menggelar aksi damai besar-besaran awal Februari lalu. Hasilnya mengejutkan: wakil rakyat sendiri mengakui bahwa kualitas rumah sakit pelat merah tersebut berada di titik nadir.

Ketua Komisi III, Agung Setiawan, SE, bersama wakilnya, Nafiar, SPd, M.Si, mengungkapkan fakta mencengangkan. Keduanya melakukan investigasi "bawah tanah" dengan menyamar menggunakan pakaian biasa layaknya warga umum.

"Kami turun langsung tanpa identitas, dan kesimpulannya: pelayanan RSUD sangat bobrok dan tidak berkualitas! Kita seharusnya malu dengan RS swasta yang manajemennya jauh lebih profesional," tegas Nafiar dengan nada bicara tinggi di hadapan pihak RSUD dan Dinas Kesehatan.

Bambang Setiaji, SPd, Ketua DPC LSM PAKAR, tidak datang dengan tangan kosong. Ia menyerahkan dokumen temuan lapangan yang tebal dan mengajukan lima petisi keras yang membuat suhu ruangan memanas:

- Copot Direktur RSUD: Evaluasi total dan pemberhentian jika terbukti tidak profesional.

- Audit Investigatif: Bongkar aliran anggaran untuk memastikan tidak ada "tikus" korupsi.

- Screening Narkoba: Seluruh pimpinan dan staf wajib menjalani tes urin demi integritas.

- Sistem Kontrol Rakyat: Masyarakat dan LSM harus dilibatkan dalam pengawasan harian.

- Transparansi Mutlak: Laporan kinerja wajib dibuka ke publik secara berkala.

Masih di tempat yang sama, Menanggapi tekanan tersebut, perwakilan Dinas Kesehatan, dr. Dina Novianti, berjanji akan melakukan pembenahan total di seluruh instansi kesehatan di Batu Bara.

Namun, DPRD tidak mau sekadar janji manis. Agung Setiawan menyatakan akan segera memanggil Dewan Pengawas RSUD yang disahkan Bupati untuk dimintai pertanggungjawaban atas kegagalan pengawasan selama ini.

"Kami menunggu jawaban nyata. Dokumen temuan sudah di tangan Dewan, dan kami tidak akan diam sampai ada perubahan," tutup Bambang Setiaji dengan tegas. (red)