Tarunaglobalnews.com Medan — Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendorong transformasi pembangunan berkelanjutan kembali ditegaskan melalui Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang berlangsung di Medan, Kamis (29/1/2026). Forum ini dihadiri langsung Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.
Dalam forum tersebut, Pemprov Sumut memberikan apresiasi kepada 27 organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan yang dinilai berkontribusi aktif dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang inklusif, berketahanan iklim, dan berorientasi jangka panjang.
Salah satu mitra yang menerima penghargaan khusus adalah Program Low Carbon Development Initiative (LCDI). Program ini memperoleh penyematan pin penghargaan secara simbolis oleh Gubernur Sumatera Utara sebagai bentuk pengakuan atas peran strategisnya dalam mendorong integrasi pembangunan rendah karbon ke dalam kebijakan dan dokumen perencanaan daerah.
LCDI merupakan program kolaborasi antara Kementerian PPN/Bappenas dan Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), yang dilaksanakan oleh Oxford Policy Management (OPML). Program ini berfokus pada penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengarusutamakan agenda pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim secara sistematis.
Penghargaan tersebut diterima oleh Dr Agus Marwan, S.IP, M.SP, selaku Koordinator LCDI Provinsi Sumatera Utara. Ia menilai apresiasi ini sebagai cerminan kuatnya kemitraan antara pemerintah daerah dan mitra pembangunan dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
“Penghargaan ini bukan hanya untuk LCDI, tetapi untuk semangat kolaborasi yang terus dibangun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama berbagai pihak. Kami berkomitmen memastikan agenda rendah karbon terintegrasi dalam perencanaan dan implementasi pembangunan daerah,” ujar Agus Marwan.
Menurutnya, pendekatan pembangunan rendah karbon justru membuka ruang inovasi dan peluang ekonomi baru yang lebih berkelanjutan serta berpihak pada kepentingan jangka panjang masyarakat.
“Transformasi menuju pembangunan hijau harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Ini adalah investasi bagi masa depan Sumatera Utara,” katanya.
Melalui Forum Konsultasi Publik RKPD 2027, Pemprov Sumut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara partisipatif, terkoordinasi, dan selaras dengan kebijakan nasional. Keterlibatan aktif mitra seperti Program LCDI dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan arah pembangunan Sumatera Utara semakin tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. (FS)
0 Komentar