Tarunaglobalnews.com Medan — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat kebijakan harmonisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui penyelenggaraan Dialog Kebangsaan yang digelar di Auditorium Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Kampus III, Medan, Jumat (19/12/2025).
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara (Kesbangpol Provsu) tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga persatuan nasional serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat di tengah keberagaman.
Dialog kebangsaan ini diikuti sekitar 400 peserta yang berasal dari kalangan mahasiswa, organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan. Forum dialog menjadi sarana komunikasi lintas kelompok untuk memperkuat pemahaman kebangsaan, toleransi, dan komitmen bersama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kesbangpol Provsu yang diwakili Rektor I UMSU Prof. Dr. Muhammad Arifin, SH., M.Hum, didampingi Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas Kesbangpol Provsu Drs. Evangani Parlindungan Siahaan, M.Si.
Dalam sambutannya, Prof. Muhammad Arifin menegaskan bahwa pengelolaan keberagaman memerlukan pendekatan dialogis agar perbedaan tidak berkembang menjadi konflik sosial.
Ia menilai dialog kebangsaan menjadi instrumen penting untuk membangun empati, saling memahami, dan memperkuat nilai persatuan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dialog tersebut menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah, akademisi, dan tokoh agama, di antaranya perwakilan Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara, Prof. Dr. H. Arifinsyah, M.Ag, serta Dr. Bakhrul Khair Amal., M.Si, yang membahas penguatan toleransi dan moderasi beragama.
Dalam dialog tersebut, narasumber Dr. Bakhrul Khair Amal., M.Si menegaskan bahwa harmonisasi SARA harus ditempatkan sebagai proses kebijakan sosial jangka panjang yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
"Harmoni suku dan agama di Sumatera Utara tidak bisa dipahami sebagai kondisi yang selesai dalam satu waktu. Ini adalah sebuah perjalanan panjang yang harus dijaga secara konsisten melalui kebijakan pemerintah, peran masyarakat, dan komitmen bersama," kata Dr. Bakhrul Khair Amal.
Ia menilai pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan ruang dialog yang inklusif agar perbedaan tidak berkembang menjadi potensi konflik sosial.
"Pemerintah perlu terus hadir sebagai fasilitator dialog, sementara masyarakat berperan aktif membangun budaya saling menghormati. Dengan tindakan nyata dan kolaborasi lintas sektor, harmoni SARA dapat terus diperkuat," ujarnya.
Menurutnya, penguatan toleransi tidak cukup berhenti pada wacana, tetapi harus diimplementasikan melalui pendidikan, keteladanan sosial, serta pemanfaatan ruang digital yang sehat.
"Generasi muda memiliki peran penting sebagai agen perdamaian. Nilai toleransi harus ditanamkan sejak dini agar keberagaman menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan," tambahnya.
Melalui dialog kebangsaan ini, Kesbangpol Provsu berharap lahir rekomendasi dan langkah konkret yang dapat diterapkan secara berkelanjutan di lingkungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat sebagai bagian dari kebijakan daerah dalam menjaga stabilitas sosial dan persatuan di Sumatera Utara. (FS)
0 Komentar