SUKABUMI - Maraknya dukungan untuk Kanjeng Pangeran (KP) Norman Hadinegoro dari berbagai elem warga masyarakat agar Kanjeng Norman jadi Menteri ATR/BPN menjadi semangat baru untuk Masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan lebih baik lagi dalam sektor pertanahan.
Dari informasi yang dihimpun awak media, sudah ada beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di daerah yang meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengganti Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), karena banyaknya permasalahan pertanahan di daerah masing-masing.
Dukungan untuk Kp Norman Hadinegoro Itu dari bulan November 2021 terus mengalir hingga sekarang 2022.
Awak media pun mencoba menghubungi Pria Asal Sukabumi Jawa Barat yang akrab disapa Ruslan Raya terkait responnya banyaknya dukungan dan usulan kepada KP Norman Hadinegoro.
Menurut Ruslan Raya selaku Ketua Umum Komunitas Mata Sosial ini menjelaskan bahwa hal ini layak untuk diusulkan agar Kp Norman Hadinegoro menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Ya Jokowi harus bisa mendengar masukan dari berbagai daerah dan ini harus jadi pertimbangan untuk kemajuan NKRI ini. Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro kami yakin beliau Kompeten sekali untuk menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI," jelas Ruslan Raya, Selasa 15 Maret 2022.
Lanjut Ruslan Raya, Beliau KP Norman Hadinegoro yang juga merupakan Dewan Penasehat di Komunikasi Mata Sosial ini sangat memahami tentang NKRI ini.
"Intinya kami dukung beliau bukan karena sebagai Dewan Penasehat kami, tapi kami dukung KP Norman Hadinegoro Memang layak untuk jadi mentri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI. Saya yakin Jokowi memahami dan paripurna betul tentang sosok KP Norman Hadinegoro mampu mengatasi berbagai permasalahan di bidang pertanahan dan tata ruang," beber Ruslan Raya.
Merespons berbagai usulan terkait dirinya (KP Norman Hadinegoro) diusulkan jadi menteri, KP Norman Hadinegoro menyebut bahwa pemilihan menteri itu merupakan hal prerogatif Presiden Jokowi seperti yang disampaikan beberapa bulan yang lalu.
"Saya mengucapkan syukur alhamdulillah buat teman LSM di daerah-daerah. Saya pribadi tidak punya kekuatan apa-apa. Karena saya bukan orang partai, saya hanya tim sukses bapak Jokowi. Untuk menjadi menteri adalah hak prerogatif presiden, ini yang saya ucapkan sama dengan beberapa bulan lalu saat saya di konfirmasi awak media," ucap Kp Norman Hadinegoro, Selasa 15 Maret 2022.
Masih menurut Kp Norman Hadinegoro, bahwa masyarakat kecil di daerah-daerah harus dibela dan di advokasi terkait pertanahan.
"Terkait Mafia Tanah inilah PR kita semua," Pungkasnya. (**)
0 Komentar