Tarunaglobalnews.com Simalungun — Pengurus Cabang Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Simalungun menggelar pertemuan silaturahmi sekaligus bincang santai bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simalungun Munawal Hadi, S.H., M.H.beserta tim penyidik.
Pertemuan tersebut fokus pada penguatan sinergi dalam pengawalan Dana Desa, dan menunggu diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbub) terkait Dana Desa di Kabupaten Simalungun.
Pertemuan yang berlangsung hangat ini menjadi momentum penting bagi ABPEDNAS sebagai wadah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyamakan persepsi mengenai fungsi pengawasan di tingkat Desa atau Nagori agar selaras dengan koridor hukum.
Menurut Yusni Fadli Adha Ketua ABPEDNAS Simalungun dalam pertemuan itu membahas terkait Poin Utama Pembahasan,
Edukasi dan Pencegahan disampaikan Munawal Hadi menekankan bahwa peran Kejaksaan bukan sekadar penindakan, melainkan lebih mengedepankan aspek pencegahan (preventif).
Beliau mengajak BPD untuk menjadi mitra strategis dalam memastikan tata kelola keuangan desa yang transparan.
Implementasi Perbub Dana Desa, Menanggapi akan terbitnya Perbub Dana Desa yang baru, kedua belah pihak sepakat perlunya sosialisasi yang masif agar aparatur desa dan BPD memahami regulasi terbaru guna menghindari kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan.
Sinergi Pengawasan ABPEDNAS berkomitmen untuk meningkatkan fungsi kontrol yang konstruktif di Nagori.
Disebutkannya, Kejaksaan siap memberikan pendampingan hukum (Legal Assistance) jika diperlukan oleh pemerintah desa.ucap Yusni.
DIkatakannya "Kami sangat mengapresiasi keterbukaan Kajari Simalungun saat bincang santai dan memberikan kami pencerahan bahwa pengawalan Dana Desa bukan bertujuan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan pembangunan di Nagori Kabupaten Simalungun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa hambatan hukum," kata Yusni Fadli Adha Ketua ABPEDNAS didampingi Sekretaris Aprizal damanik serta Bendahara Indra Adiguna di Agam Kompleks Megaland Pematang siantar,Jumat Malam (5/3/2026).
Kajari Simalungun Munawal Hadi berharap melalui pertemuan ini, tidak ada lagi keraguan bagi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasannya dimana pintu Kejaksaan selalu terbuka untuk ruang diskusi dan koordinasi demi kemajuan Bumi Habonaron Do Bona.
Dengan sinergi yang kuat antara penegak hukum dan lembaga desa, diharapkan penggunaan Dana Desa tahun ini dapat berjalan lebih akuntabel, efektif, dan tepat sasaran sesuai dengan amanat Perbub yang akan segera diberlakukan.ucap Kajari. (*)
0 Komentar