Tarunaglobalnews.com Batu Bara | Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Batu Bara menetapkan dua orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran belanja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024.
Kedua tersangka masing-masing berinisial LA, yang menjabat Kepala Dinas Perkim LH sekaligus Pengguna Anggaran (PA) pada 2024, serta IS selaku Bendahara Pengeluaran pada dinas tersebut. Rabu (11/11/2026).
Penetapan tersangka disampaikan Kejari Batu Bara berdasarkan hasil penyidikan dan sedikitnya dua alat bukti. Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor PRINT-03/L.2.32/Fd.2/11/2026 untuk LA dan PRINT-04/L.2.32/Fd.2/11/2026 untuk IS, keduanya tertanggal 11 November 2026.
Kepala Kejari Batu Bara Nanang Dwi Priharyadi melalui Kepala Seksi Intelijen Oppon B. Siregar dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Yosep Antonius Manis menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan realisasi anggaran belanja barang dan jasa pada Dinas Perkim LH tahun anggaran 2024.
Berdasarkan siaran pers Kejari Batu Bara, total realisasi anggaran belanja barang dan jasa pada dinas tersebut mencapai Rp17.397.742.631.
Dari realisasi anggaran itu, penyidik menduga LA bersama IS melakukan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan dokumen pertanggungjawaban keuangan, seperti bon dan faktur, yang berkaitan dengan belanja barang dan jasa pada sejumlah penyedia.
Nilai dokumen yang diduga dipalsukan tersebut mencapai Rp2.335.639.524. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Kabupaten Batu Bara Nomor 700.1.2.2/180/INSP tertanggal 2 September 2026, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah dengan nilai yang sama, yakni Rp2,33 miliar.
Dalam perkara ini, kedua tersangka disangkakan melanggar ketentuan pidana korupsi dengan susunan pasal primair, subsidair, dan lebih subsidair.
Untuk dakwaan primair, penyidik menerapkan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara itu, dakwaan subsidair menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun dakwaan lebih subsidair menggunakan Pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kejari Batu Bara menjelaskan, kedua tersangka saat ini tidak dilakukan penahanan dalam perkara tersebut karena masing-masing sedang menjalani hukuman pidana dalam perkara korupsi lainnya.
LA sebelumnya merupakan terpidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan. Sementara IS merupakan terpidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku.
Keduanya sebelumnya tersangkut perkara penyalahgunaan kewenangan anggaran gaji petugas kebersihan dan saldo kas Dinas Perkim LH Kabupaten Batu Bara Tahun 2025.
Meski demikian, penyidik Kejari Batu Bara menyatakan masih terus mendalami dan mengembangkan perkara tersebut untuk melengkapi serta memperkuat alat bukti, sekaligus mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan bukti yang diperoleh.
Kejari Batu Bara menegaskan komitmennya untuk melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (HP)
0 Komentar