 |
| Tokoh Pemuda Simalungun Suyadi dan Inzani Tambunan |
Tarunaglobalnews.com Simalungun — Salah satu tuntutan aksi yang digelar Forum Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk Kepedulian Simalungun, yang meminta Bupati Simalungun menempatkan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari suku Simalungun dan tidak menggantinya dengan suku lain, Tuntutan ini menjadi bagian dari sikap forum tersebut menyikapi kepemimpinan Bupati saat ini, yang digelar di Kantor Bupati Simalungun dan Gedung DPRD Simalungun, di Pematangraya, Rabu (26/11/2025) menjadi sorotan sejumlah tokoh muda.
“Saya pribadi menyesalkan itu, silahkan saja menyampaikan aspirasi kepada para pejabat di Kabupaten Simalungun karena itu bagian dari demokrasi dan dilindungi UU. Namun, janganlah tendensius terhadap kesukuan hingga seperti yang ada dalam tuntutan aksi mereka. Itukan bisa mencederai suku-suku lain yang ada di Tanoh Habonaron Do Bona ini,” kata, Suyadi salah seorang tokoh muda di Kabupaten Simalungun.
Ditambahkannya, Penduduk di Kabupaten Simalungun terdiri dari berbagai Suku, Adat dan Budaya. Walaupun banyak suku, namun dihampir semua kegiatan khususnya kegiatan di Pemerintahan dari Tingkat Nagori/Kelurahan hingga Kabupaten selalu menggunakan pakaian adat Suku Simalungun tanpa terkecuali, dan semuanya tidak ada protes.
“Itukan sudah bisa menjadi satu bagian indikator yang tidak terpisahkan bahwa apapun sukunya mereka tetap menjunjung tinggi adat istiadat Suku Simalungun. Lalu jika terkait jabatan OPD banyak putra-putri yang lahir di Simalungun ini memiliki kemampuan dan punya cita-cita ingin membangun Tanoh Habonaron Do Bona ini, sebagai tanah kelahirannya walaupun sukunya bukan suku Simalungun, berilah mereka kesempatan. Yang penting harus jujur, berdedikasi, dan bersih dari KKN” tambahnya.
Terakhir Ia menekankan bahwa saat ini semua masyarakat Simalungun mau apapun sukunya harus bersatu padu membangun Kabupaten Simalungun kearah yang lebih baik lagi. Sebagai bagian dari masyarakat, tentunya Pemuda harus tetap mengawasi terhadap jalannya roda pemerintahan. Prinsip gotong royong yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan harus ditanamkan bagi seluruh masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.
Terpisah, hal sendata disampaikan Tokoh Muda Pergerakan Anti Narkoba Simalungun Inzani Tambunan, yang juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait tuntutan yang tidak relevan dengan cita-cita berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Jika penempatan pejabat hanya berdasarkan suku, dikhawatir bisa menimbulkan nilai-nilai kebhinekaan di masyarakat Simalungun yang majemuk.
“Hingga hari ini sejak kemerdekaan sudah jelas apa landasan bernegara kita. Silahkan beraksi dan berorasi menyampaikan tuntutan tapi janganlah berlebihan seolah-olah kami ini bukan warga Kabupaten Simalungun. Kewajiban-kewajiban kami sebagai warga Kabupaten Simalungun sudah kami penuhi. Identitas kami sudah jelas dan kami setiap tahun bayar pajak. Apakah salah kami sebagai suku lain diluar Suku Simalungun?,” katanya, penuh kecewa.
Inzani menambahkan, bahwa perduli itu tidak harus membuat pernyataan seperti dalam tuntutan aksi itu. Perduli sumbangkan fikir dan tenaga bagi Kabupaten Simalungun. Kemajemukan suku, agama dan budaya itu harus dijadikan sebagai kekayaan. Walaupun beragam suku, agama dan budaya selama ini Kabupaten Simalungun aman dan nyaman, dan harus dipertahankan sampai kapanpun, pungkasnya. (Red)
0 Komentar