Tarunaglobalnews.com Dompu NTB — Tepat hari Senin Siang sekitar pukul 11.00 Wita (1/9/25),Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Dompu (AMRD) melakukan unjuk rasa (Unras) dengan tertib dan damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Dompu.
Guna memastikan keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung Kapolres Dompu AKBP Sodikin Fahrojin Nur, S.I.K menerjunkan 300 personel Polres Dompu, dengan total kekuatan pengamanan mencapai sekitar 400 personel, termasuk dari unsur TNI Kodim 1614 Dompu, Brimob Kompi 2 Yon C, dan Sat Pol PP.
Kelompok massa aksi AMRD merupakan gabungan dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan seperti HMI MPO, LMND, IMM, GMNI, BMI/SMI, IMKD, serta pemuda dari berbagai desa di Dompu. Aksi ini dipimpin oleh Koordinator Umum Wahyudin, SE (Abang Jago), bersama Ajun Narfid dan korlap lainnya, dengan estimasi pendemo ratusan orang.
Aksi damai ini mengangkat dua isu yang besar dan krusial baik untuk nasional maupun isu lokal di Daerah Kabupaten Dompu antara lain, desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, Penolakan kenaikan pajak dan tunjangan DPR, Reformasi internal POLRI dan pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan penolakan skema Omnibus Law dalam RUU Ketenagakerjaan.
Selain itu ada juga isu daerah yang sempat di sorot oleh masa aksi yakni, Sidak kelangkaan dan harga gas elpiji serta pupuk bersubsidi dan Penerbitan Perbup untuk perlindungan petani, Penanganan serius stunting di Kabupaten Dompu,Transparansi dana DBH Cukai Hasil Tembakau (DBCHT) serta Solusi terhadap penggusuran pedagang kaki lima alias lapak liar.
Aksi dimulai dari Masjid Raya Dompu pukul 08.30 WITA dan berlanjut dengan orasi di beberapa titik strategis, sebelum massa tiba di depan Kantor DPRD Dompu sekitar pukul 12.00 WITA. Aparat kepolisian juga melakukan deteksi dini untuk mencegah provokasi dari kelompok luar yang mencoba menyusup.
Sekitar pukul 13.30 WITA, massa aksi berdialog langsung dengan Forkopimda Kabupaten Dompu, yang terdiri dari Bupati Bambang Firdaus, Ketua DPRD Ir. Muttakun, Kapolres Dompu, dan Dandim 1614. Dialog dilakukan secara terbuka di depan gerbang DPRD dan membahas secara detail tuntutan dari massa.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dompu menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganan stunting, penertiban PKL yang disertai solusi berupa bantuan 60 unit rombong, dan sidak kepada pengecer LPG dan pupuk yang nakal, Ketua DPRD Dompu menyatakan akan menyampaikan aspirasi massa aksi ke DPR RI dan Presiden, khususnya terkait RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan.
Pukul 14.45 WITA, DPRD Dompu mengeluarkan surat pernyataan sikap yang ditandatangani oleh 26 anggota DPRD. Surat tersebut kemudian dikirim secara resmi ke Presiden RI dan DPR RI melalui Kantor Pos Dompu, disaksikan langsung oleh Forkopimda dan perwakilan massa aksi.
Usai kegiatan, Kapolres Dompu AKBP SODIKIN FAHROJIN NUR, S.I.K menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung terciptanya situasi yang aman selama aksi berlangsung.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya peserta aksi, organisasi kemahasiswaan, tokoh pemuda, serta unsur Forkopimda yang telah bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif di Kabupaten Dompu. Ini adalah bentuk kematangan demokrasi yang patut kita jaga bersama,” ujar Kapolres.
Penutup keterangannya Kapolres mengatakan Sinergitas Menjadi Kunci Aksi AMRD hari ini menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi secara terbuka dapat berlangsung damai jika diiringi dengan komunikasi yang baik antara masyarakat, aparat, dan pemerintah. Dengan sinergi seperti ini, keamanan dan ketertiban di Kabupaten Dompu dapat terus dijaga dalam suasana yang kondusif dan partisipatif, pungkas Kapolres Dompu via Kasi humas Polres Dompu Iptu I Nyoman Sudiarta. (Rdw/Ddo)
0 Komentar