Tarunaglobalnews.com Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kementerian PPN/Bappenas, DPRD, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta memperkuat komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan rendah karbon berketahanan iklim.
Dialog kebijakan bertajuk “Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI)” yang berlangsung pada 27–28 Agustus 2025 di Medan ini menjadi bagian dari implementasi Low Carbon Development Initiative (LCDI), kerja sama Bappenas dan Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO).
Deputi Bidang Pangan, SDA, dan Lingkungan Hidup Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo menegaskan bahwa transisi menuju pembangunan hijau tidak bisa berjalan tanpa dukungan politik dan partisipasi multipihak. “Agenda PRKBI harus benar-benar diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah,” ujarnya kepada media melalui keterangan tertulisnya kamis (28/8).
Wakil Ketua DPRD Sumut, Dr. Sutarto, M.Si, menambahkan pihak legislatif siap menjalankan fungsi regulasi, penganggaran, dan pengawasan untuk memastikan transformasi pembangunan rendah karbon berjalan inklusif dan berpihak pada kelompok rentan.
Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Nizhar Marizi, menekankan integrasi agenda rendah karbon dalam RPJMD sebagai strategi jangka panjang yang tidak hanya mengantisipasi risiko iklim, tetapi juga membuka peluang ekonomi hijau.
Asisten ekonomi dan pembangunan, Effendy Pohan, berharap forum ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah bersama mitra pembangunan.
Kegiatan ditutup dengan perumusan masukan peserta yang akan disinkronkan oleh INFID selaku mitra LCDI untuk memperkuat implementasi PRKBI di Sumatera Utara. Upaya ini sejalan dengan target nasional penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 51,51% pada 2045 dan pencapaian Emisi Nol Bersih pada 2060. (FS)
0 Komentar