Batu Bara — DPRD Batu Bara kembali gelar sidang paripurna, guna mendengar jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Tiga Ranperda yang di ajukan Pemkab Batu Bara, di ruang rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Batu Bara. Selasa (09/05/2023).
Hadir Ketua DPRD Kab. Batu Bara yang di wakilkan oleh Wakil Ketua 1, Wakil Ketua DPRD Kab. Batu Bara, Wakil Bupati Kab. Batu Bara, Sekretaris DPRD Kab. Batu Bara.
Adapun isi dari jawaban Bupati Batu Bara, mengatakan, Terima kasih atas saran dan masukan dari Fraksi Partai Golongan Karya terhadap ketiga Ranperda tersebut untuk dapat dibahas pada tahap selanjutnya.
Terkait ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2020 tentang penambahan penyertaan modal kepada Pt. pembangunan Batra Berjaya, pemerintah daerah dalam penyertaan modal kepada Pt. pembangunan batra berjaya akan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bumd serta akan melengkapi rencana bisnis yang menjabarkan rencana penggunaan penyertaan modal dan profit yang akan diperoleh dari penyertaan modal.
Selanjutnya atas saran Partai Golkar agar membahas Ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan melalui mekanisme panitia Khusus, Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Dinas Sosial PPA akan mengakomodir Ketentuan yang ada dalam peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus anak dan bersedia untuk mengikuti dan membahas sesuai jadwal atau waktu yang telah ditentukan.
Kemudian Terkait Ranperda Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara Pemerintah Kabupaten Batu Bara Melalui Kabag Hukum Dan Kabag Organisasi Akan Berkonsltasi Dan Menyurati Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara Terkait Perubahan Ranperda Sotk Yang Dilakukan Pada Tahun 2022 Yang Memuat Mengenai Penambahan Struktur Organisasi Kecamatan.
Jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, terkait penyertaan modal kepada PT. pembangunan batra berjaya pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui PT. pembangunan batra berjaya akan bekerja secara profesional dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Pada prinsipnya kami mempunyai harapan yang sama dengan Fraksi PKS perubahan keempat atas peraturan daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah Kabupaten Batu Bara dapat menjadi momentum pengoptimalan fungsi birokrasi dalam menjalankan tugasnya terutama dalam pelayanan publik.
Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Nurani Karya Bangsa (NKB) adalah, pemerintah Kabupaten Batu Bara akan menyurati dan berkoordinasi dengan Biro Hukum dan kementerian terkait tentang perda perubahan keempat atas perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan peerangkat daerah Kabupaten Batu Bara.
Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam upaya melakukan kegiatan pencegahan dan lenanganan kasus kekerasan terhadap anak, akan melakukan sosialisasi di setiap tingkatan hingga ke Desa.
Jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai PDI- Perjuangan, Adalah Sebagai Berikut, Terima kasih disampaikan kepada fraksi Partai PDIP atas saran dan masukan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam penyusunan ketiga ranperda Ini dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan ranperda tersebut.
Selanjutnya, Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dapat dijelaskan, terkait ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang penambahan penyertaan modal kepada PT. Pembangunan batra berjaya, bukan untuk penambahan penyertaan modal kepada PT. Pembangunan batra berjaya tetapi perubahan perda dilakukan untuk penambahan jangka waktu terkait realisasi penyertaan modal kepada Pt. pembangunan batra berjaya yang masa berlakunya berakhir pada Tahun 2022.
Penggunaan modal yang diberikan pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada PT. Pembangunan batra berjaya dapat dilihat pada bisnis plan nya sehingga modal yang diberikan pemerintah Kabupaten Batu Bara diketahui arah dan penggunaannya.
Dinas Sosial PPPA akan mengakomodir hal-hal yang disarankan oleh Fraksi Gerindra khususnya hal-hal yang sangat krusial dan strategis dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
Demikian Juga Dalam Pembentukan Ranperda perubahan keempat atas peraturan Daerah Nomor 7 Tahu 2016 Tentang pembentukan perangkat daerah Kabupaten Batu Bara juga akan memperhatikan saran dan masukan dari Fraksi Partai Gerindra.
Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi Partai Nasional Demokrat (NASDEM) adalah, terima kasih disampaikan kepada Fraksi Partai Nasdem atas saran dan masukan dan Respon positif dalam penyusunan ketiga Ranperda yang diberikan.
Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi Demokrat, terima kasih disampaikan kepada Fraksi Partai Demokrat atas saran dan pandangan yang diberikan, terkait saran Partai Demokrat dalam proses pembentukan dan perubahan Ranperda akan memperhatikan aspek Hukum, mekanisme penyusunan materi, muatan perdanya agar sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah yang ada.
Terkait Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaran perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan terdapat beberapa Pasal yang akan dicabut yaitu Bab V Pasal 7 tentang kelembagaan yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan yaitu P2tp2a dan saat Ini telah dibentuk Uptd perlindungan perempuan dan anak sesuai peraturan Bupati Batu Bara Nomor 48 Tahun 2023.
Selanjutnya, Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, pemerintah Kabupaten Batu Bara akan melaukan lengawasan dalam pelaksanaan penyertaan modal untuk PT. Pembangunan batra berjaya agar lebih baik lagi serta bisa meningkatkan pendapatan asli daerah.
Dinas Sosial PPPA mengucapkan terima kasih kepada Fraksi PPP atas dukngan terhadap Ranperda penyelenggaan perlindungan anak yang akan menjawab permasalahan anak serta upaya dalam pencegahan tindak lekekrasan terhadap hak-hak anak di Kabupaten Batu Bara.
Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi Partai Bulan Bintang, pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui dinas Sosial PPPA akan melengkapi data tentang hak-hak anak yang terabaikan selama Ini beserta solusi yang telah dilakukan dalam upaya perlindungan hak-hak anak tersebut pada pembahasan Ranperda penyelenggaraan perlindungan anak.
Jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), adalah sebagai berikut, terima kasih disampaikan kepada Fraksi Partai PAN atas saran dan pandangan yang diberikan.
Demikianlah jawaban Bupati Batu Bara atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Batu Bara terhadap 3 (Tiga) Ranperda yang di ajukan Pemkab. Batu Bara. (HP)
0 Komentar