NTB Dompu — Guna memperjuangkan nasib untuk di angkat menjadi non pegawai Negeri sipil atau dalam bahasa femiliarnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus bagi tenaga kesehatan, maka kami datang mengedor pintu Pemda dan DPRD Dompu untuk mendapatkan informasi yang jelas dan pasti dari pemerintah. Terkait hal itu ratusan tenaga kesehatan (Nakes) se Kabupaten Dompu melakukan aksi demo di depan kantor Pemda dan DPRD Dompu, Selasa (13/09/2022) sekitar pukul 10.00 Wita. dengan jumlah massa aksi mencapai ratusan orang tenaga kesehatan.
"Kami lakukan aksi ini terkait ingin mempertanyakan keseriusan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengurus nasib kami yang selama ini hanya janji-janji belaka dan kenapa pas ditengah jalan itu hanya SK Honorer daerah aja yang bisa masuk kriteria calon aparatur sipil Negara dan PPPK, tanya Korlap Ula saat dialog dengan Sekda Dompu Gatot Gunawan Putra Perantau SKm.Mkes di pintu masuk kantor Pemkab Dompu.
Kemudian terkait dengan pertanyaan tersebut lalu Sekda menjawab kalau hal itu bukan kewenangan Daerah karena persyaratan itu dibuat oleh Pemerintah Pusat via Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, BKN dan Kementrian Dalam Negeri yang berlaku diseluruh Indonesia, jelas Gatot sapaan akrab Sekda Dompu.
"Ia tambahkan Pemda hanya bisa mengusulkan formasi aja bukan nama, Pokoknya kami dari Pemda akan tetap usulkan itu formasi dan yg menentukn adalah Pemerintah Pusat", bebernya.
Menurut Gatot, Pemerintah akan mengangkat tenaga kesehatan yang bukan Aparatur Sipil Negara (Non ASN) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disaat masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan terutama di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintahan Daerah.
"Dengan kebijakan ini para tenaga kesehatan honorer atau Non ASN yang berada di seluruh Indonesia bisa lebih tenang bekerja karena masa depannya sudah bisa lebih jelas, ini merupakan salah satu program transformasi kesehatan di bidang sumber daya manusia dimana kami harus pastikan kecukupan tenaga kesehatan di Daerah Kabupaten Dompu", papar Gatot dengan kalem saat di konfermasi awak media kemarin siang.
Selanjutnya Korlap menyuarakan dalam aksinya, bila nama kami tidak dimasukan dalam pendataan tersebut lebih baik distopkan aja verifikasi data itu, "karena cara seperti itu tidak adil dan terkesan diskriminasi, ancam korlap aksi.
Setelah melakukan aksi di depan kantor Bupati Dompu kemudian masa aksi pindah tempat di Kantor DPRD Dompu guna menyampaikn tuntutan yg sama agar masa depan tenaga kesehatan diperhatikan oleh Pemerintah.
"jika tuntutan kami ini tidak perhatikan dan direspon secara serius oleh Dewan dan Pemda Dompu maka pelayanan disemua puskesmas akan kami tutup", tegasnya.
Guna merespon tuntutan mereka selanjutnya masa aksi diterima oleh Mutakun anggata dewan dari Partai Nasdem mengatakan, terkait dengan tuntutan kalian semua akan kami tampung dan diteruskan ke pemerintah pusat karena pengambil kebijakan tersebut adalah porsi pemerintah pusat.
"Pokoknya apa yang menjadi tuntutan akan kami sampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, dan insyaallah akan tetap diperjuangkan" janji Mutakun ketua Komisi 1 DPRD Dompu perwakilan dari Partai Nasdem.
Dalam aksi demo tersebut mulai dari tempat pertama di kantor Pemda sampai di depan gedung DPRD Dompu berlangsung aman dan tertib karena mendapat pengawalan dari aparat Polres Dompu, Sat Brimo dan Pol PP. Selanjutnya masa aksi membubarkan diri dengan tertib dan damai. (Rdw/Dodo)
0 Komentar