Tarunaglobalnews.com Batu Bara | Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Batu Bara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara. Rabu (18/11/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara Safi'i, serta dihadiri para wakil ketua dan anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dan undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati Syafrizal menyampaikan bahwa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 telah selesai dibahas dan disepakati bersama pada 7 September 2026. Kesepakatan tersebut menjadi landasan dalam penyusunan Ranperda APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027.
Ia menjelaskan, target anggaran dalam Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 mengalami penyesuaian dari target yang sebelumnya disepakati dalam KUA-PPAS. Penyesuaian tersebut dilakukan menyusul penetapan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dalam APBN Tahun Anggaran 2027.
Selain menyampaikan Nota Keuangan APBD 2027, Wakil Bupati Syafrizal juga menjelaskan rencana perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan daerah tersebut selama ini menjadi landasan hukum pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat kapasitas fiskal, dan mewujudkan kemandirian keuangan daerah.
Namun, seiring dinamika penyelenggaraan pemerintahan, perkembangan perekonomian, kebutuhan pelayanan publik, serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sejumlah ketentuan dalam peraturan daerah tersebut.
Wakil Bupati Syafrizal menegaskan bahwa perubahan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi tidak semata-mata bertujuan meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga untuk mewujudkan sistem pemungutan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
Melalui penyempurnaan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara berupaya menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah, kemampuan ekonomi masyarakat, serta keberlangsungan dunia usaha dan investasi di Kabupaten Batu Bara.
Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat.
Mengakhiri penyampaiannya, Wakil Bupati Syafrizal mengajak seluruh pihak untuk menjadikan momentum tersebut sebagai langkah bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, meningkatkan kemandirian keuangan daerah, serta mewujudkan pembangunan Kabupaten Batu Bara yang berkelanjutan dan berkeadilan. (Yusuf Sinaga)

0 Komentar