Breaking News

6/recent/ticker-posts

Sultan Deli XIV Terpilih Jadi Ketua Forum PRKBI Sumatera Utara

Tarunaglobalnews.com Medan | Sultan Deli XIV, Tuanku Arya Lamdjiji, terpilih sebagai Ketua Forum Multistakeholder Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) Provinsi Sumatera Utara. Penetapan tersebut dilakukan melalui musyawarah dalam Workshop Pembentukan Forum Multistakeholder PRKBI Sumatera Utara yang digelar di Hotel Aryaduta Medan, Senin (16/11/2026).

Terpilihnya Tuanku Arya Lamdjiji diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung agenda pembangunan rendah karbon serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim.

Selain menetapkan ketua, workshop tersebut juga menyepakati pembentukan Tim Formatur. Tim ini bertugas menindaklanjuti penyusunan dan penyempurnaan struktur kelembagaan forum, termasuk merumuskan mekanisme kerja serta agenda kolaborasi ke depan.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Bapperida Provinsi Sumatera Utara, Sry Puspa Sari, SE, M.Si. Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah (RPRKBI-D).

Namun, menurutnya, dokumen tersebut perlu didukung implementasi yang melibatkan koordinasi lintas sektor serta integrasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Ia menegaskan bahwa pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan keterlibatan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, serta mitra pembangunan.

"Melalui kegiatan ini, saya berharap kita dapat membangun kesepahaman, menyempurnakan kerangka kelembagaan, dan merumuskan mekanisme kerja forum yang inklusif, transparan, serta berorientasi pada hasil," ujar Sry Puspa Sari.

Pembentukan Forum Multistakeholder PRKBI ini diharapkan dapat melengkapi sekaligus memperkuat peran Kelompok Kerja (Pokja) PRKBI yang telah dibentuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, pembagian peran antarpemangku kepentingan dapat lebih terarah dan menghasilkan program kolaborasi yang konkret serta terukur.

Sementara itu, Senior Provincial Coordinator Oxford Policy Management Limited (OPML), Dr. Agus Marwan, M.SP., dalam sambutan pengantarnya menyampaikan bahwa keberadaan forum tersebut memiliki peran strategis dalam mengonsolidasikan berbagai elemen masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan rendah karbon di Sumatera Utara.

Menurut Agus Marwan, tantangan perubahan iklim dan upaya menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan organisasi nonpemerintah (NGO), sektor swasta, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan.

"Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama NGO, private sector, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan dalam memperkuat implementasi PRKBI di Sumut," ungkapnya.

Ia berharap forum tersebut nantinya menjadi ruang konsolidasi dan kolaborasi multipihak untuk mempertemukan berbagai gagasan, sumber daya, serta inisiatif dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK dan penguatan ketahanan iklim daerah.

Perkuat Kolaborasi Pembangunan Berkelanjutan

Terbentuknya Forum Multistakeholder PRKBI Sumatera Utara diharapkan menjadi wadah strategis yang menjembatani kebijakan pemerintah daerah dengan berbagai inisiatif masyarakat.

Forum ini juga diharapkan mampu mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mengembangkan praktik usaha ramah lingkungan, sekaligus memperkuat kontribusi perguruan tinggi melalui riset, inovasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Di bawah kepemimpinan Sultan Deli XIV, Tuanku Arya Lamdjiji, forum tersebut diharapkan dapat membangun jejaring kolaborasi yang inklusif dengan melibatkan berbagai elemen pembangunan di Sumatera Utara.

Ke depan, tantangan yang harus dihadapi adalah menerjemahkan kesepakatan pembentukan forum menjadi program kerja dan aksi nyata yang terukur. Hal tersebut mencakup penguatan koordinasi, identifikasi potensi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, hingga dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan rendah karbon di tingkat daerah.

Workshop ini merupakan bagian dari Program Low Carbon Development Initiative Phase II (LCDI-2), hasil kerja sama Kementerian PPN/Bappenas dengan UK Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO).

Kegiatan tersebut difasilitasi oleh PT Hatfield Indonesia dengan menghadirkan Prof. Hamdani Harahap dan Tarsudi sebagai fasilitator.

Melalui pembentukan forum ini, Sumatera Utara diharapkan semakin memperkuat langkah kolaboratif menuju pembangunan yang rendah emisi, berkelanjutan, dan memiliki ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. (FS)

Posting Komentar

0 Komentar