Tarunaglobalnews.com Medan | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara menegaskan dukungan penuh terhadap implementasi Low Carbon Development Indonesia (LCDI) dalam audiensi resmi yang digelar bersama tim LCDI dan Bapperida pada Kamis (10/9/ 2026) di Ruang Rapat Pimpinan Gedung DPRD Sumut.
Audiensi dengan DPRD Sumut ini diselenggarakan dalam rangka Penguatan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) di Sumatera Utara, sekaligus menjadi ruang dialog strategis untuk memperkuat koordinasi serta komitmen lintas sektor dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan target pembangunan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Sumut memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap keberhasilan dan progres pembangunan Pompa Air Tenaga Surya (PATS) di Kabupaten Samosir. Program tersebut dinilai sebagai langkah konkret dan inovatif yang tidak hanya mendukung efisiensi energi dan penurunan emisi karbon, tetapi juga memberikan dampak langsung dalam memenuhi kebutuhan air bersih serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara inklusif.
Wakil Ketua DPRD Sumut, Dr. Sutarto, M.Si, menyampaikan bahwa DPRD siap menjadi mitra strategis dalam memastikan keberhasilan PRKBI di Sumatera Utara. “DPRD mendukung penuh program LCDI melalui tiga fungsi utama kami: regulasi, penganggaran, dan pengawasan. Inisiatif Perda Ekonomi Hijau sedang kami dorong, dan kami memastikan alokasi anggaran dalam APBD 2027 berpihak pada program prioritas PRKBI. Selain itu, pengawasan akan kami lakukan secara transparan agar implementasi benar-benar terukur dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ketua Bapemperda DPRD Sumut, Dharma Putra Rangkuti, menyoroti persoalan sampah sebagai isu mendesak yang perlu segera ditangani melalui kebijakan daerah. Ia juga menekankan pentingnya mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk melalui mekanisme carbon trading, untuk mendukung keberlanjutan program PRKBI. “Pengelolaan sampah harus menjadi prioritas, dan pendanaan inovatif seperti perdagangan karbon dapat menjadi solusi nyata,” ujarnya.
Senada dengan pernyataan Dharma Putra Rangkuti, anggota Komisi B DPRD Sumut Dedi Iskandar menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Bank Sampah, implementasi PRKBI di sektor pertanian dan perkebunan, serta pencarian pendanaan alternatif baik dari pemerintah pusat maupun mitra donor internasional. “Kita perlu belajar dari daerah yang telah menetapkan Perda Ekonomi Hijau dan memperoleh pendanaan hijau. Selain itu, konsultasi dengan Bappenas menjadi langkah penting untuk memperkuat arah kebijakan di Sumatera Utara,” ujar Dedi.
Audiensi ini dihadiri oleh sepuluh jajaran DPRD Sumatera Utara, antara lain Dr. Sutarto, M.Si selaku Wakil Ketua DPRD, Dharma Putra Rangkuti Ketua Bapemperda sekaligus anggota Banggar, Roni Reynaldo Situmorang Ketua Komisi C, Budi Sekretaris Komisi C, Anita Lubis Wakil Ketua Komisi C, serta anggota Komisi C Palacheta Subies Subianto, Hizkia Reinhard Matondang, Syahrul Efendi, dan M. Faisal, serta anggota Komisi B Dedi Iskandar.
Dari Bapperida Sumut hadir Andriadi yang juga memberikan sambutan dan didmapingi Roni Hasibuan. Sedangkan dari LCDI Sumut, hadir Agus Marwan yang memberikan sambutan pengantar, serta Prof. Ahmad Fauzi sebagai narasumber dan Prof. R. Hamdani Harahap sebagai moderator, sehingga diskusi berlangsung konstruktif dengan melibatkan unsur legislatif, eksekutif dan mbangunan.
Audiensi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan untuk memastikan Sumatera Utara berkontribusi nyata terhadap target nasional penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 51,51% pada 2045 dan pencapaian Net Zero Emissions pada 2060.
Program LCDI merupakan hasil kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Pemerintah Inggris melalui UK FCDO. Fokus utama program ini mencakup penyusunan perencanaan PRKBI, penguatan kapasitas bagi pemerintah daerah, pelaksanaan kajian PRKBI, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan melalui platform AKSARA, serta piloting implementasi PRKBI di daerah. (FS).
0 Komentar