Tarunaglobalnews.com Batu Bara | DPRD Batu Bara melalui Ketua Komisi 1 Darius mengkritisi kebijakan Pemerintah menghentikan dan menonaktifkan bantuan sosial (bansos) bagi lebih dari 1,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) karena NIK atau anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) terindikasi terlibat transaksi judi online (judol).
Kritisi tersebut disampaikan Darius menanggapi penghentian bansos bagi KPM akibat ada anggota keluarga terlibat judol, Senin (7/9/2026).
Darius menggarisbawahi, pihaknya sangat mendukung pemberantasan judol di seluruh Indonesia. Namun ia menyesalkan tindakan pemerintah yang menempuh jalan pintas untuk menghentikan judol.
Harus diingat, bila ada indikasi salah seorang anggota dalam keluarga penerima bansos terlibat judol, tidak etis bila datanya dihapus dari penerima bansos, tegasnya yang dibenarkan anggota Komisi 1 lainnya, Amirtan dan Rusli.
Mantan advokat tersebut mempertanyakan kebijakan Kementerian Sosial yang menempuh jalur singkat dengan mencoret penerima bansos hanya karena ada keterlibatan anggota keluarga pada judol.
Dikomfirkasi di ruang Komisi 1 DPRD, Darius menjelaskan, secara hukum, moral dan sosial, tidak boleh kepala keluarga menerima konsekwensi anggota keluarga yang terindikasi judol.
Ia menjelaskan, seharusnya aparat memproses hukum anggota keluarga yang terindikasi judol bukan mencoret keluarga dari bansos.
Yang harus dibasmi itu judol. Komdigi dan kepolisian diminta proaktif memberantas aplikasi judol ini, ucapnya.
Menurutnya apabila tidak ada lagi aplikasi judol, mustahil ada anggota keluarga yang bermain judol.
Pemerintah harus memastikan seluruh aplikasi judol di blokir. Tak adil bila akibat keterlibatan judol, bansos dihentikan. Kasian keluarga miskin yang ikut terimbas.
0 Komentar