Wisatawan "Menjerit" Masuk Pantai Jono Batu Bara Harus Bayar Tiket Ganda, Biaya Selangit

Baca Juga

Tarunaglobalnews.com Batu Bara – Niat hati ingin menikmati semilir angin dan deburan ombak di Pantai Jono, Kecamatan Medang Deras, para pengunjung justru pulang dengan dahi berkerut. Pasalnya, skema pungutan biaya masuk di objek wisata andalan Kabupaten Batu Bara ini dinilai tidak masuk akal dan mencekik kantong wisatawan. Selasa (24/3/2026).

Keluhan utama tertuju pada sistem "Tiket Dua Lapis". Setiap pengunjung diwajibkan membayar dua jenis tiket sekaligus Rp3.000 untuk retribusi Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan Rp7.000 untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Total Rp10.000 per kepala hanya untuk melintasi pintu masuk.

Kepada awak media, Keresahan ini disampaikan oleh Wahyu, seorang pengunjung asal Labuhanbatu Utara. Ia mengaku terkejut dengan akumulasi biaya yang harus dikeluarkan bahkan sebelum kaki menyentuh pasir pantai.

"Baru masuk saja sudah kena tiket ganda. Belum lagi biaya kendaraan yang luar biasa mahal. Kalau begini caranya, orang jadi kapok mau datang lagi. Niatnya mau liburan murah, malah jadi beban," keluh Wahyu dengan nada kecewa di Pantai Jono.

Kondisi ini kian diperparah dengan tarif kendaraan yang fantastis. Untuk satu unit sepeda motor, pengunjung dipatok biaya hingga Rp20.000, sementara untuk mobil mencapai Rp60.000. Angka tersebut bahkan disebut-sebut belum termasuk biaya parkir tambahan di dalam area wisata.

Ditempat yang sama, Hernawati pengunjung asal Simalungun, turut meluapkan kekesalannya. Menurutnya, besaran tarif tersebut sangat tidak sebanding dengan fasilitas atau kenyamanan yang didapatkan.

"Jujur, kami kaget. Bayar tiketnya berlapis-lapis, sudah kayak lewat jalan tol tapi versi mahal. Untuk kelas wisata pantai di daerah, tarif segini sangat memberatkan, apalagi kalau bawa keluarga besar. Tolonglah pihak terkait diperhatikan, jangan sampai wisatawan kapok ke sini," tegas Hernawati.

Hingga berita ini diturunkan, dualisme pungutan antara Pemkab dan Desa ini menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Banyak yang mempertanyakan dasar hukum dan transparansi pengelolaan dana tersebut, serta dampaknya terhadap citra pariwisata Sumatera Utara secara luas.

Jika tidak segera dibenahi, bukan tidak mungkin "Pantai Perjuangan" (nama lain Pantai Jono) ini akan ditinggalkan pengunjung yang beralih ke destinasi lain yang lebih ramah di kantong. (Ir)