Tarunaglobalnews.com Pematangsiantar – Menyikapi maraknya kasus kekerasan yang kerap menyasar kelompok rentan, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar melalui Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) menggelar Forum Koordinasi dan Konsolidasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Tenaga Kerja, Rabu (27/08/2025) ini menjadi bukti komitmen serius untuk menekan angka kekerasan dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh perempuan di Kota Pematangsiantar.
Forum ini bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan wadah sinergi konkret yang menghimpun seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga kesehatan, hingga organisasi masyarakat.
Dalam paparannya yang compelling, Darwin Siregar, S.H., Kanit PPPA Polresta Pematangsiantar, membedah akar masalah kekerasan dengan sudut pandang hukum. “Kekerasan terhadap perempuan bukanlah masalah domestik atau aib keluarga. Ini adalah kejahatan dan masalah sosial sistemik yang harus kita lawan bersama,” tegasnya. Darwin menekankan pentingnya kolaborasi mulai dari pencegahan, penanganan korban, hingga proses hukum yang berperspektif keadilan bagi korban.
Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar, Junaidi Sitanggang, yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Rosion Julietta Hutauruk, SE, M.Si., semakin menyematkan bobot pentingnya acara ini. Turut hadir para Camat, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta mitra strategis seperti Tim Penggerak PKK, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Dinas Kesehatan, BNN, RSUD Djasamen Saragih, Forum Disabilitas, TKSK dan Pendamping PKH. Keragaman ini menunjukkan pendekatan yang holistik dan inklusif.
Kepala Dinas Sosial P3A Kota Pematangsiantar, Drs. Risbon Sinaga, MM, dalam arahan pembukanya menyerukan seruan yang menggugah. “Pencegahan kekerasan adalah tugas kemanusiaan kita semua. Melindungi perempuan sama artinya dengan melindungi inti keluarga dan masa depan generasi bangsa. Kota kita harus menjadi tempat yang aman bagi mereka untuk beraktivitas dan berkarya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kabid P3A Dinas Sosial, Ariandi Armas, S.Sos, yang fokus pada strategi pencegahan. “Kunci utamanya ada pada edukasi. Kami akan mendorong sosialisasi masif hingga ke tingkat kelurahan dan RT/RW untuk memastikan setiap perempuan tahu hak-haknya untuk dilindungi, dan masyarakat memahami perannya untuk mencegah dan melapor,” jelasnya.
Acara berlangsung dinamis dan interaktif, terutama pada sesi diskusi. Para peserta aktif berbagi pengalaman lapangan dan memberikan masukan berharga untuk menyusun program perlindungan yang lebih efektif, responsif, dan menyentuh akar persoalan di masyarakat.
Dengan semangat kolaborasi yang terbangun dalam forum ini, Pematangsiantar optimis dapat mewujudkan visinya sebagai Kota Layak Perempuan yang ramah dan aman, sekaligus menjadi role model bagi daerah lain dalam membangun gerakan pencegahan kekerasan yang berbasis kolaborasi nyata. (FS)
0 Komentar