BATU BARA — Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 terkait Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), telah membuat BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) terus melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga guna mempercepat pelaksanaan perintah dari Presiden tersebut.
Seperti yang dilakukan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batu Bara Bapak RT. Freddy, melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi terkait Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tersebut, bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Batu Bara, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Batu Bara, Camat Laut Tador dan Pemerintahan Desa se-Kecamatan Laut Tador, yang dilaksanakan di Room Meeting Buffet Mangga, Kamis (23/12/2021) sekira pukul 10:00 WIB.
Dalam rapat koordinasi dibahas akan dilakukannya penganggaran dan RKPDes di Desa se-kecamatan Laut Tador yaitu 0,54% dari hitungan upah untuk dianggarkan tahun 2022.
Sebagai bentuk dasar hukum yang digunakan yaitu Inpres Nomor 2 Tahun 2021 dan Perbup Nomor 34 Tahun 2016, dengan minimal mengikuti 2 program seperti Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, berguna untuk memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja.
"Dengan adanya Inpres ini, harapannya dapat menindaklanjuti ekosistem yang ada di Kabupaten Batu Bara, sehingga dapat mewujudkan perlindungan sosial khususnya kepada kepesertaan pegawai non ASN beserta perangkat Desa yang ada di Kabupaten Batu Bara ini," ujar Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batu Bara Bapak RT. Freddy, di sela-sela kegiatanya.
"Diharapkan kedepannya agar seluruh non ASN dan Perangkat Desa yang ada di Pemkab Batu Bara ini agar mengikuti dan terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek, karena ada 141 Desa di Kabupaten Batu Bara ini, sementara yang masih terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek baru 15 Desa."ungkap Bapak RT. Freddy.
Seluruh peserta kegiatan turut antusias dan menyambut positif dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. (Red)
0 Komentar