Tarunaglobalnews.com
BATU BARA - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara bersama Bupati Batu Bara Tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Anggaran Penadapatan dan Belaja Daerah (APBD) Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2020 yang digelar di Ruangan Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Senin (05/07/2021) Sekira Pukul 13:00 WIB.
 |
| Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Fraksi PAN, Suprayitno |
Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara fraksi PAN, Suprayitno, mengatakan Pada dasarnya kami fraksi Partai Amanat Nasional mengapresiasi setinggi-tingginya kepada rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, khusunya yang bergabung dalam pansus yang telah bekerja dalam melakukan pembahasan dan pengkajian terhadap materi dan substansi LKPD.
Dari hasil pembahasan ini tentunya sangat diharapkan dan manfaat yang didapat, yang paling utama adalah terciptanya laporan keuangan pemerintah Kabupaten Baru Bara, Profesional dan patuh kepada peraturan perundang-undangan, impian kita bersama dimasa yang akan datang untuk mempertahankan opini. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah dapat terwujud.
Selanjunya setelah meneliti dan mencermati semua tahapan atas hasil pembahasan laporan pansus tentang laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun angaran 2020. Maka kami dari fraksi partai amanat nasional, melalui pendapat akhir ini ingin menyampaikan beberapa catatan yang harus disikapi oleh pihak-pihak terkait, sebagai berikut ;
- Kami dari fraksi partai amanat nasional DPRD Kabupaten Batu Bara, meminta kepada dinas-dinas yang tidak mencapai terget atau serapan anggarannya dibawah 50% seperti.
- Dinas pendidikan diketahui program pengembangan nilai budaya hanya mencapai 49,42% dan program pengmbangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya hanya mencapai angka 30,50%.
- Dinas kesehatan diketahui program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas-puskesmas pembantu dan jaringannya hanya mencapai angka 26,73%.
- Dinas sosial diketahui ada satu program kerja dinas sosial tidak mencapai target yaitu program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya dengan angka 48,50%.
-Dinas peternakan dan perkebunan, diketahui satu program kerja Dinas peternakan dan perkebunan tidak mencapai target yaitu program meningkatkan produksi pertanian perkebunan hanya mencapai 16,75%.
Oleh karena itu terkait dengan OPD yang kami simpulkan diatas, kami meminta kepada Bupati Batu Bara Agar mengevaluasi kenerja Dinas Tersebut.
Kami dari fraksi partai amanat nasional DPRD Kabupaten Batu Bara, meminta kepada BUMD khusunya Kepada PT. Pembangunan batra berjaya agar menyelesaikan lahan tanah yang bermasalah di Kecamatan Air Putih. Yang mana lahan tersebut kepemilikannga belum jelas, Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya kemampuan SDM pegawai PT. pembangunan Barta berjaya maka dari itu kami meminta kepada Bupati Batu Bara untuk menempatkan SDM yang profesional.
Kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Batu Bara, mendukung hasil pembahasan dari laporan pansus DPRD Kabupaten Batu Bara tentang laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun anggaran 2020, dan menyetujui Rekomendasi atau saran yang diberikan serta berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Batu Bara, dan dinas - dinas terkait untuk segera menindak lanjuti.
"Setelah mencermati laporan pansus DPRD Kabupaten Batu Bara, atas laporan keuangan pemerintah daera (LKPD) Tahun angagaran 2020. Kami dari fraksi partai amanat nasional dengan mempertimbangkan dari segala Aspek melalui pendapat akhir ini menyatakan, kami dari fraksi partai amanat nasional DPRD Kabupaten Batu Bara, menerima dan menyetujuin laporan keuangan pemerintah Daera (LKPD) Tahun anggaran 2020. Untuk dijadikan (PERDA) Kabupaten Batu Bara."pungkasnya. (HP)
0 Komentar