Breaking News

6/recent/ticker-posts

HISDI Sumut Siap Berkolaborasi, Dorong Keterlibatan Disabilitas dalam Pembangunan Rendah Karbon

Tarunaglobalnews.com Medan | Himpunan Solidaritas Disabilitas Indonesia (HISDI) Sumatera Utara menyatakan komitmennya mendukung pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim (PRKBI). Organisasi tersebut mendorong agar penyandang disabilitas tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan berkelanjutan.

Ketua HISDI Sumut, Dr. Ahmat Al Faury, S.HI., LL.M., mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) yang menginisiasi pembentukan Forum Multistakeholder Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI).

Apresiasi tersebut disampaikan Ahmat saat menghadiri pembentukan Forum Multistakeholder PRKBI di Hotel Aryaduta Medan, Senin (16/11/2026). Forum yang dipimpin Sultan Deli XIV, Tuanku Arya Lamdjiji, itu diharapkan menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat agenda pembangunan berkelanjutan di Sumatera Utara.

Ahmat mengatakan, keterlibatan HISDI Sumut dalam forum tersebut menjadi kesempatan penting bagi komunitas disabilitas untuk memperluas wawasan sekaligus menyampaikan gagasan dan kontribusi dalam pembangunan daerah.

Ia mengaku merasa terhormat mendapat kesempatan untuk terlibat dalam forum tersebut. Menurutnya, agenda pembangunan rendah karbon perlu dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok disabilitas.

“Melalui kegiatan ini, kami juga mendapatkan kesempatan untuk mengedukasi masyarakat disabilitas mengenai pentingnya mendukung pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim,” ujarnya.

Ia menjelaskan, komunitas disabilitas yang dipimpinnya selama ini telah melakukan sejumlah kegiatan sederhana yang mendukung pelestarian lingkungan sekaligus pemberdayaan ekonomi.

Salah satunya melalui pengolahan sampah anorganik menjadi produk kerajinan bernilai ekonomis. Di Belawan dan Kabupaten Serdang Bedagai, sejumlah anggota HISDI mengembangkan keterampilan mengolah sampah plastik menjadi kerajinan berbentuk bunga.

Kegiatan tersebut dijalankan sebagai usaha rumahan berbasis ekonomi kreatif. Selain membantu mengurangi timbunan sampah plastik, aktivitas itu juga membuka peluang pendapatan bagi penyandang disabilitas.

“Ada kawan-kawan di Belawan dan Serdang Bedagai yang mengelola sampah plastik menjadi hiasan bunga. Ini merupakan usaha rumahan ekonomi kreatif. Keterampilan seni tersebut bisa menjadi sumber pendapatan, meskipun selama ini belum banyak terpublikasi,” jelasnya.

Dosen YBS ARO tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi untuk hidup mandiri, produktif, dan berkontribusi dalam berbagai sektor pembangunan. Namun, keterbatasan akses terhadap pelatihan, kesempatan kerja, dan pendampingan usaha masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Saat ini, HISDI Sumut membina sebanyak 68 anggota dengan latar belakang kemampuan dan keterampilan yang beragam. Sebagian di antaranya telah bekerja di berbagai sektor, termasuk sebagai pengemudi ojek online dan penjahit. Namun, masih terdapat anggota yang belum memperoleh pekerjaan maupun penghasilan tetap.

Karena itu, Ahmat berharap Forum Multistakeholder PRKBI tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan dan kegiatan seremonial. Forum tersebut perlu menghasilkan program konkret yang memberikan ruang partisipasi sekaligus memperkuat kapasitas kelompok disabilitas.

Ia mendorong adanya pelatihan keterampilan, pengembangan usaha ekonomi kreatif, serta program pemberdayaan yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan penyandang disabilitas.

Menurutnya, pembangunan rendah karbon juga dapat menjadi peluang bagi komunitas disabilitas untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, seperti pengelolaan sampah, daur ulang, dan pengembangan produk ramah lingkungan.

Selain menjalankan kegiatan pemberdayaan, HISDI Sumut juga membangun ruang interaksi dan kebersamaan melalui pertemuan rutin anggota. Organisasi tersebut bahkan pernah dilibatkan dalam memberikan masukan terhadap penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) terkait pembangunan ramah lingkungan dan inklusif bagi penyandang disabilitas di Sumatera Utara.

Pengalaman tersebut, kata Ahmat, menunjukkan bahwa komunitas disabilitas memiliki kapasitas untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan publik.

Ia berharap pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas agar penyandang disabilitas dapat terlibat dalam berbagai program pembangunan, termasuk agenda transisi menuju pembangunan rendah karbon.

“Kami mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depan bisa berkolaborasi dengan kami,” katanya.

Ahmat menegaskan, keberhasilan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim tidak hanya diukur dari capaian lingkungan, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut memberikan akses, kesempatan, dan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat.

Dengan melibatkan kelompok disabilitas sebagai bagian dari pelaku pembangunan, Sumatera Utara diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan secara ekologis, tetapi juga inklusif, berkeadilan, dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua warga. (FS)

Posting Komentar

0 Komentar