Tarunaglobalnews.com Medan – Program Sekolah Rakyat yang digadang-gadang menjadi solusi pemerataan pendidikan nasional ternyata tidak sepenuhnya bebas dari kritik. Dalam diskusi publik Kupas Tuntas yang disiarkan langsung oleh TVRI Sumatera Utara, Selasa (30/06), akademisi Universitas Negeri Medan Dr. Bakhrul Khoir Amal, M.Si secara terbuka membedah sisi pro dan kontra kebijakan tersebut, termasuk potensi munculnya segregasi sosial hingga ancaman pembengkakan anggaran negara.
Dalam forum yang dipandu presenter M. Azril Nasution, Dr. Bakhrul mempresentasikan materi akademik melalui sejumlah slide PowerPoint (PPT) yang secara khusus disiapkan untuk mengupas secara kritis implementasi Sekolah Rakyat dalam sistem pendidikan Indonesia.
Paparan tersebut tidak hanya menyoroti tujuan mulia program untuk memutus rantai kemiskinan, membuka akses pendidikan gratis bagi kelompok miskin, dan menekan angka putus sekolah, tetapi juga mengungkap sejumlah persoalan serius yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah sebelum program diperluas secara nasional.
Menurut Bakhrul, di balik narasi pemerataan pendidikan, terdapat potensi masalah sosial yang tidak bisa diabaikan.
“Jika sekolah hanya diisi kelompok masyarakat miskin, ada kemungkinan muncul stigma sosial baru. Ini berpotensi menciptakan segregasi dalam dunia pendidikan yang justru bertolak belakang dengan prinsip inklusivitas,” ungkapnya dalam diskusi tersebut.
Ia juga menyoroti tingginya biaya operasional program karena negara harus menanggung penuh kebutuhan pendidikan berbasis asrama, mulai dari fasilitas belajar, kebutuhan makan siswa, tenaga pengajar, layanan kesehatan, hingga sistem pengelolaan yang jauh lebih kompleks dibanding sekolah reguler.
Menurut analisis yang dipaparkan dalam presentasinya, ketergantungan program terhadap APBN dan APBD berpotensi menjadi persoalan besar apabila kondisi fiskal negara mengalami tekanan atau terjadi perubahan kebijakan pemerintahan di masa mendatang.
Tak hanya itu, Bakhrul mengingatkan kemungkinan munculnya kesenjangan baru dengan sekolah reguler, apabila perhatian pemerintah terlalu terfokus pada pembangunan Sekolah Rakyat sementara ribuan sekolah umum yang telah ada justru belum memperoleh peningkatan kualitas yang memadai.
Melalui analisis SWOT yang ia paparkan, Sekolah Rakyat memang memiliki sejumlah kekuatan seperti pendidikan gratis, fasilitas lengkap, pemerataan akses, serta pembentukan karakter siswa.
Namun di sisi lain, kelemahan utama program terletak pada biaya operasional tinggi, kebutuhan sumber daya manusia besar, serta manajemen pendidikan yang kompleks.
“Pendidikan tidak boleh hanya dilihat dari semangat membuat program baru. Yang jauh lebih penting adalah memastikan seluruh kebijakan benar-benar menyelesaikan akar persoalan pendidikan secara berkelanjutan,” tegas Bakhrul.
Dalam kesimpulan presentasinya, ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat memang memiliki tujuan yang baik, namun implementasinya harus dibangun dengan tata kelola yang kuat, pengawasan ketat, keberlanjutan anggaran, serta evaluasi berbasis data yang objektif.
Ia juga merekomendasikan agar pemerintah tidak menjadikan Sekolah Rakyat sebagai program yang berdiri sendiri, melainkan harus berjalan bersamaan dengan penguatan sekolah reguler, peningkatan kualitas guru, serta pembangunan sistem pendidikan nasional yang lebih merata.
Turut hadir dalam diskusi tersebut Syahripal Putra, S.Pd., M.Hum, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 Medan, yang memberikan perspektif implementasi langsung di lapangan.
Diskusi yang difasilitasi TVRI Sumatera Utara itu kembali memunculkan pertanyaan besar di ruang publik: Apakah Sekolah Rakyat benar-benar menjadi solusi pemerataan pendidikan, atau justru melahirkan persoalan baru dalam sistem pendidikan nasional?
Satu hal yang ditekankan Dr. Bakhrul, masa depan pendidikan Indonesia tidak dibangun dari euforia program semata, melainkan dari keberanian menguji kebijakan secara kritis, ilmiah, dan terbuka demi kepentingan generasi mendatang. (FS)
0 Komentar