Tarunaglobalnews.com Medan — Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumatera Utara bersama Low Carbon Development Indonesia (LCDI) menggelar Rapat Koordinasi Pokja PRKBI dan Diskusi RKPD 2026 serta Persiapan RKPD 2027 di Grand Antares Hotel Medan (25/2/2026). Forum ini menjadi wadah strategis untuk merefleksikan capaian integrasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) dalam RKPD 2026 sekaligus menegaskan pentingnya langkah persiapan integrasi PRKBI ke dalam RKPD 2027.
Acara dibuka oleh Kepala Bappelitbang Sumut yang diwakili oleh Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sry Puspa Sari. Dalam arahannya, ia menekankan tiga fokus utama Rakor, pertama, penguatan kelembagaan Pokja PRKBI, memperjelas tugas, fungsi, serta mekanisme kerja monitoring dan evaluasi. Kedua, Evaluasi integrasi PRKBI dalam RKPD 2026, mencakup pemetaan program, kegiatan, sub-kegiatan, dan anggaran pada sektor AFOLU (Agriculture, Forestry, and Other Land Use), energi transportasi, limbah persampahan, serta ketahanan iklim. Dan Ketiga Perumusan rekomendasi teknis untuk RKPD 2027, termasuk rencana tindak lanjut dan timeline yang terukur agar integrasi PRKBI semakin sistematis dan berkelanjutan.
Kabid PSDA menegaskan bahwa selain merefleksikan integrasi PRKBI dalam RKPD 2026, hal yang sangat penting adalah memastikan PRKBI benar-benar menjadi arus utama dalam RKPD 2027.
“Kita tidak hanya melihat ke belakang, tetapi juga menyiapkan langkah ke depan agar pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim menjadi arus utama dalam perencanaan daerah,” ujarnya.
Harapannya forum ini mampu menghasilkan evaluasi yang obyektif dan berbasis data terhadap RKPD 2026, mengidentifikasi tantangan serta pembelajaran yang dapat menjadi dasar perbaikan, merumuskan rencana kerja yang operasional untuk RKPD 2027 serta menyepakati tindak lanjut yang jelas dan terukur, lanjut Kabid PSDA Bappelitbang Sumut.
Rangkaian kegiatan diisi dengan presentasi dari berbagai narasumber, diantaranya Kabid PSDA Bappelitbang Sumut yang memaparkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Tahun 2025–2045 sebagai arah kebijakan jangka panjang pembangunan daerah. Kemudian Staf Fungsional Bappelitbang: menjelaskan Status, Peran, dan Fungsi Pokja PRKBI, termasuk peran strategis Pokja sebagai penghubung lintas sektor dalam perencanaan. Dan Konsultan LCDI/OPML Seif Eljihadi yang menyampaikan Panduan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon di Daerah, dengan penekanan pada penyatuan aksi mitigasi dalam siklus pembangunan daerah agar lebih terukur dan berdampak nyata.
Kegiatan ini dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut serta perwakilan dari 10 Bapperida kabupaten/kota. Diskusi berlangsung interaktif, dengan peserta aktif memberikan masukan terkait tantangan integrasi PRKBI dalam RKPD, mulai dari aspek teknis pemetaan program hingga kebutuhan dukungan anggaran. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat agenda pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.
Rakor ini mendapat dukungan penuh dari Program LCDI, hasil kerja sama Bappenas dengan UK FCDO. Program ini telah lama berperan dalam mendorong integrasi PRKBI ke dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah, sehingga kegiatan ini menjadi bagian dari upaya konsisten memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi isu perubahan iklim.
Melalui Rakor ini, Bappelitbang Sumut bersama LCDI menegaskan komitmen untuk menjadikan PRKBI sebagai bagian integral dari RKPD. Dengan adanya penguatan kelembagaan, evaluasi integrasi, serta perumusan rekomendasi teknis, diharapkan RKPD 2027 akan semakin responsif terhadap tantangan iklim sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di Sumatera Utara. (FS)
0 Komentar