Tarunaglobalnews.com | Simalungun – Gelombang penolakan terhadap rencana konversi kebun teh menjadi kelapa sawit di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, semakin memanas. Aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu , 7 September 2025 kemarin, diwarnai dugaan intervensi dari oknum kepala desa yang berupaya menekan warga agar tidak ikut serta dalam aksi damai tersebut.
Julius Sitanggang, perwakilan Tim Rumah Pengabdian Pendeta Penrad Siagian yang merupakan Anggota DPD RI, mengecam keras tindakan yang dianggap sebagai bentuk pembungkaman hak demokrasi masyarakat.
“Kami menilai ini bentuk intimidasi. Warga Sidamanik berhak menyuarakan penolakannya terhadap konversi kebun teh menjadi sawit. Oknum kepala desa tidak boleh mencederai kebebasan berdemokrasi dengan melarang atau mengintimidasi warga,” tegas Julius Sitanggang kepada wartawan, Senin (8/9/2025).
Menurut Julius, upaya mengalihkan komoditas teh ke sawit bukan hanya mengancam lingkungan dan keberlanjutan ekonomi lokal, tetapi juga menghilangkan identitas Sidamanik sebagai kawasan penghasil teh yang sudah dikenal luas. Karena itu, suara rakyat dalam aksi penolakan tidak boleh dibungkam dengan cara apa pun.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa intimidasi maupun intervensi dari aparat desa merupakan tindakan melawan hukum dan harus diusut oleh pihak berwenang.
“Kepala desa seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, bukan justru menjadi alat untuk membungkam aspirasi rakyat. Jika benar ada intervensi, aparat penegak hukum harus turun tangan,” tambahnya.
Aksi unjuk rasa penolakan konversi kebun teh ke sawit sendiri dijadwalkan melibatkan berbagai elemen masyarakat, tokoh agama, hingga aktivis lingkungan. Mereka menuntut pemerintah daerah dan pihak terkait untuk membatalkan rencana tersebut dan menjaga keberlangsungan perkebunan teh yang telah menjadi sumber penghidupan dan sejarah serta ikon warga Sidamanik selama puluhan tahun.
Sementara pihak kecamatan melalui kepala seksi pemerintahan Paber Sitio saat dikonfirmasi menjelaskan " Sebenarnya kami nanti akan coba bicara dengan oknum pangulu tersebut,karena kalau masyarakat ingin bicara mengutarakan keinginan aspirasi itu hak mereka. Dan nanti akan kita tindak lanjuti artinya selagi itu tidak melanggar aturan ya silahkan saja dan itu sah sah aja" terangnya
Terkait dugaan intervensi tersebut. masyarakat menegaskan aksi damai tetap akan dilaksanakan sebagai bentuk perjuangan mempertahankan tanah dan identitas Sidamanik.(Red)
0 Komentar