Tarunaglobalnews.com Pematangsiantar, – Musyawarah Kelurahan (Muskel) se-Kota Pematangsiantar terus digelar sejak 19 hingga 27 Mei 2025. Salah satu kegiatan berlangsung di Kelurahan Bahsorma, Kecamatan Sitalasari, pada Kamis (21/05), dengan fokus utama memastikan penyaluran bantuan sosial seperti PKH dan BPNT berlangsung objektif, transparan, dan tepat sasaran.
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Pematangsiantar, Drs. Risbon Sinaga, MM, melalui Kabid Litjamsos, Sarmadan Saragih, S.Sos, menjelaskan bahwa musyawarah ini bertujuan mengevaluasi kelayakan penerima bantuan serta menindaklanjuti usulan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) baru.
“Tujuan kegiatan ini adalah agar bantuan sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak. Program seperti PKH dan BPNT merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan,” terang Sarmadan.
Ia menegaskan, musyawarah kelurahan adalah forum partisipatif yang melibatkan langsung masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kondisi riil di lapangan.
“Jika ada penerima yang sudah tidak layak, itu justru keberhasilan—karena artinya mereka telah mandiri secara ekonomi. Sementara pengusulan KPM baru harus dilakukan secara objektif, bukan karena faktor suka atau tidak suka. Bansos bukan warisan turun-temurun. Kemiskinan tidak untuk diwariskan atau dipertahankan,” tegasnya.
Lurah Bahsorma, Manumpani Situmorang, S.Sos, dalam sambutannya turut mengapresiasi pelaksanaan musyawarah tersebut. Ia menyebut musyawarah ini sebagai momen penting untuk meninjau ulang data penerima bansos.
“Kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan agar bansos benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan. Hasilnya diharapkan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Koordinator PKH Kota Pematangsiantar juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Muskel menjadi ajang evaluasi tingkat kemiskinan KPM, sekaligus acuan memastikan bantuan dari Kementerian Sosial tepat sasaran dan tepat guna.
“Muskel juga menjadi sarana untuk proses graduasi, yaitu mengeluarkan KPM yang sudah tidak memenuhi kriteria sesuai ketentuan,” jelasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Pendamping PKH Fahmi Natigor Pulungan, S.Sos, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta perangkat RT/RW.
Musyawarah berlangsung lancar dan penuh antusias. Selain sebagai sarana validasi bansos, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antar instansi dalam pelayanan publik berbasis masyarakat dan mendukung pembangunan yang lebih inklusif. (FS)
0 Komentar